Advertisements

Sedikit Tentang Awig-Awig Desa Adat di Bali

ilustrasi kegiatan desa adat di bali

Sumber gambar : arcaban.blogspot.com

 

Beberapa waktu lalu saya berkesempatan untuk mewawancarai Bendesa Adat Kuta dan Majelis Utama Desa Pekraman Provinsi Bali guna kepentingan Tesis saya. Tesis saya yang mengambil topik pengaturan ruang dalam bumi di Desa Adat Kuta mengharuskan saya untuk melakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dalam bumi terhadap pola penataan ruang tradisional Desa Adat Kuta. Pola penataan ruang tradisional ini diimplementasikan dalam bentuk awig-awig desa adat. Kesempatan wawancara dengan kedua narasumber tersebut memberikan wawasan baru bagi saya sekaligus temuan tersendiri bagi Tesis saya. Tulisan ini murni merupakan representasi pemahaman saya berdasarkan wawancara mendalam yang telah saya lakukan dengan kedua narasumber tersebut. Apa yang telah saya dapatkan saya rasa sangat sayang bila tidak saya bagikan disini. Setidaknya pemahaman saya ini akan dapat dibaca oleh banyak pihak khususnya masyarakat desa adat di Pulau Bali, bukan hanya menjadi kekayaan pribadi semata.

Fungsi Awig-Awig Desa Adat

Awig-awig atau instrumen hukum adat yang berlaku bagi masyarakat desa adat di Bali merupakan pengikat antara sesama masyarakat desa adat serta antara masyarakat desa adat dengan wilayah desa adat itu sendiri. Awig-awig ini sangat unik karena merupakan hasil dari kesepakatan dari masyarakat desa adat. Apa yang menjadi isi dari awig-awig merupakan kesepakatan yang diambil secara sadar dan suka rela oleh masyarakat desa adat. Tidak ada sistem voting, melainkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Nilai kesepakatan inilah yang paling unik sekaligus menjadi kunci dari pelaksanaan awig-awig ini. Awig-awig ada yang berbentuk tertulis dan ada yang hanya berupa kesepakatan dalam bentuk lisan. Awig-awig dalam bentuk tertulis disebut Awig-Awig Smerthi sedangkan yang dalam bentuk lisan disebut Awig-awig Sruthi (maafkan bila ada salah penulisan), serupa dengan bentuk Kitab Suci Weda. Semua bentuk awig-awig tersebut disepakati dalam rapat antar masyarakat desa adat yang disebut sangkepan. Awig-awig yang sudah siap dilaksanakan tanpa adanya sanksi disebut Pesuaran sedangkan awig-awig yang sudah disepakati dan memiliki sanksi disebut Pararem. Pararem ini, menurut MUDP Provinsi Bali, kadang diartikan sebagai bentuk turunan dari Awig-Awig oleh banyak desa adat di Bali meskipun sejatinya Pararem dan Awig-Awig itu berada pada level yang sama.

sangkep, contoh pelaksanaan awig-awig desa adat

Gambar : Ilustrasi Sangkep Masyarakat Desa Adat di Bali

Sumber

Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, awig-awig merupakan instrumen hukum adat hasil kesepakatan masyarakat desa adat tersebut. Awig-awig desa adat hanya mengikat pada masyarakat desa adat dimana awig-awig itu disepakati. Disinilah letak kelemahan awig-awig desa adat sebagai sebuah instrumen hukum. Karena hanya mengikat masyarakat desa adat, awig-awig menjadi sangat lemah di hadapan masyarakat di luar desa adat tersebut meskipun masyarakat tersebut bertempat tinggal di dalam desa adat.

Keanggotaan masyarakat desa adat bersifat sukarela. Anda bisa menjadi anggota desa adat dimana anda tinggal, bisa juga tidak, tidak ada paksaan sama sekali. Oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk tunduk pada awig-awig desa adat tempat dia tinggal selama dia bukan bagian dari masyarakat desa adat tersebut. Karena adanya celah ini maka pembangunan apapun yang terjadi di dalam Desa Adat tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh Desa Adat kecuali untuk pembangunan di dalam aset Desa Adat itu sendiri.

Apabila pembangunan dilakukan di atas lahan dengan sertifikat hak milik namun berada di dalam wilayah desa adat, desa adat tidak dapat mengintervensi pembangunan yang dilakukan di atas lahan tersebut. Maka tidak heran bila banyak bangunan-bangunan dan aktivitas komersil berdiri berdampingan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci. Untuk mengendalikan pembangunan disekitar Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci tidak dapat mengandalkan awig-awig karena kelemahan di atas. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Bali kemudian memasukkan pengaturan radius kesucian bagi Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci di Bali dalam RTRW Provinsi Bali sebagai payung hukum formal pengendalian pembangunan di sekitarnya.

Awig-Awig Desa Adat Bersifat Pasif

Kembali lagi kepada masalah kelemahan awig-awig. Awig-awig merupakan instrumen hukum adat yang bersifat pasif, yang artinya awig-awig hanya akan berfungsi sebagai instrumen hukum ketika terjadi pengaduan dari masyarakat desa adat terkait dengan pelanggaran kesepakatan. Selama tidak ada pengaduan atau keluhan dari masyarakat maka awig-awig tersebut tidak dapat dijalankan sebagai sebuah instrumen hukum. Oleh karenanya selama pembangunan yang ada tidak mendapatkan keluhan dari masyarakat desa adat, maka pembangunan apapun itu dapat berlangsung tanpa menyalahi kesepakatan yang ada di dalam awig-awig.

Lalu bagaimana apabila terjadi pelanggaran kesepakatan atau kesepakatan ternyata tidak dapat digunakan lagi? apabila terjadi pelanggaran kesepakatan maka pengaduan disampaikan dalam sangkepan dan disanalah dibacakan awig-awig yang telah disepakati. Penyelesaian sengketa atau pelanggaran dilakukan dengan kesepakatan pula dan bisa jadi menjadi substansi baru dalam awig-awig, bisa dalam bentuk Pararem atau Pesuaran. Begitu juga dengan kesepakatan yang dianggap sudah usang dapat diganti dengan kesepakatan baru. Konsep ini kita kenal dengan konsep Desa, Kala, Patra. Konsep ini menekankan pada lokasi (Desa), waktu (Kala) dan kondisi (Patra) dimana awig-awig itu disepakati. MUDP selalu menekankan kepada saya tentang kesepakatan ini. Bukan persetujuan, bukan penetapan, tapi kesepakatan.

Bila kta menoleh ke dunia nyata, terselenggaranya pembangunan yang sangat massif di Provinsi Bali khususnya di Bali Selatan dimungkinkan oleh 2 hal (terkait dengan posisi desa adat) :

  1. Masyarakat desa adat di Kawasan Bali Selatan sangat polos dan menerima dengan tangan terbuka akan pembangunan yang terjadi.

  2. Konflik laten, dimana keluhan yang ada tidak disuarakan melainkan dipendam dalam hati karena mereka (masyarakat desa adat) sadar bahwa pembangunan itu dilakukan di atas lahan berstatus hak milik.

Gambar : Pecalang sebagai salah satu simbol Desa Adat

Sumber

Awig-Awig Desa Adat di Mata Hukum Formal

Lalu bagaimana posisi hukum adat di mata hukum formal yang berlaku? MUDP mengatakan bahwa dalam UUD 1945 disebutkan bahwa negara hanya mengakui keberadaan desa adat selama eksistensinya masih ada di dalam negara. Sebatas mengakui saja, bukan menjadikan hukum adat sebagai instrumen hukum formal. Oleh karenanya hukum adat tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Apabila terjadi sengketa antara desa adat dengan siapapun di luar anggota desa adat, posisi desa adat sangat lemah, terlebih sengketa lahan yang telah menjadi hak milik. Oleh karenanya saat ini tengah diperjuangkan (oleh MUDP) agar desa adat memiliki posisi hukum yang lebih kuat khususnya dalam mengahadapi sengketa lahan di dalam wilayah desa adat tersebut. Apalah artinya desa adat apabila di dalam wilayahnya sendiri dia tidak memiliki kekuatan secara hukum dalam mengintervensi pembangunan ataupun meredam konflik.

Kelemahan-kelemahan di atas yang menjadi salah satu celah terjadinya pembangunan yang sangat massif di Bali Selatan. Seandainya desa adat memiliki kekuatan hukum dalam mengendalikan pembangunan di dalam wilayahnya, mungkin saja wajah pembangunan Bali Selatan tidak seperti saat ini. Keresahan inilah yang diutarakan oleh Bendesa Adat Kuta, yang bahkan menyebutkan Desa Adat dan awig-awig bukan segala-galanya karena posisi hukum formal lah yang memiliki kewenangan dalam menindak pembangunan yang ada.

Penerapan awig-awig desa adat akan sangat bergantung pada Desa, Kala, Patra Desa Adat tersebut. Apa yang telah saya paparkan di atas bisa jadi tidak ditemui di desa adat lainnya. Apa yang saya paparkan di atas merupakan apa yang menjadi polemik di Desa Adat Kuta. Saya tidak akan menggurui kalian untuk melakukan tindakan tertentu untuk bisa membantu mengurangi atau menutup kelemahan desa adat, karena kembali lagi desa adat merupakan organisasi kesukaan atau kesukarelaan, bukan paksaan. Saya hanya ingin berbagi apa yang menjadi fakta empiris implementasi awig-awig di Provinsi Bali. Semoga apa yang telah saya paparkan ini bisa membantu menambah wawasan terkait dengan awig-awig desa adat.

Advertisements

Komentar