Advertisements

Alasan Mengapa Label SUKLA dan NON-SUKLA Tidak Solutif Bagi Pengusaha Hindu Bali

Beberapa waktu terakhir, berita mengenai pemberian label sukla dan non sukla bagi dunia usaha di Bali tengah naik daun. Terakhir saya baca posting salah satu teman saya di Facebook bahkan penyematan label sukla dan non sukla sudah berjalan terlalu jauh. Label sukla dan non sukla kemudian menjadi dikotomi antara pengusaha Bali dengan pengusaha non Bali yang seolah-olah produk pengusaha Bali yang diberi label sukla memiliki produk lebih bersih, suci, dan segala bentuk kebaikan lainnya dibandingkan dengan pengusaha non Bali yang diberi label Non Sukla.

Seperti yang terjadi pada pedagang di sekitar jalan menuju Pura Besakih Karangasem yang dipasang spanduk Sukla bagi pedagang Hindu Bali dan Non Sukla bagi pedagang luar Bali oleh mahasiswa salah satu universitas swasta di Denpasar pada hari Senin, 28 Maret 2016. Spanduk itu kemudian diturunkan oleh Kepolisan Resor Karangasem keesokan harinya karena dikhawatirkan akan memicu provokasi diantara masyarakat.

spanduk-sukla-koran

Sumber Gambar

Makanan Sukla, Istilah Salah Kaprah

Sumber  gambar

Dude, seriously that is way too far.

Apa yang dilakukan oleh mahasiswa–mahasiswa itu sudah terlalu jauh dan terlalu konyol. Terlalu jauh karena tindakan mereka bukannya menjadi promosi baik bagi pengusaha Hindu Bali justru menjadi promo provokatif atas eksistensi pengusaha Non Bali. Terlalu konyol karena tindakan itu sama sekali bukan tindakan cerdas untuk dapat memberikan perlindungan bagi pengusaha Bali dan produk usahanya yang kini tengah bersaing ketat dengan pengusaha Non Bali. Label Sukla dan Non Sukla tidak akan memberikan perlindungan apa-apa bagi pengusaha Hindu Bali. Kenapa? Karena :

  1. Label Sukla dan Non Sukla adalah label agama, bukan label mutu.

Sukla yang berarti bersih atau suci merupakan status yang diberikan kepada benda atau materi apakah mereka layak untuk dijadikan material untuk upacara keagamaan atau dihaturkan kepada undangan golongan tertentu di Bali. Ketika kita (orang Hindu Bali) mengatakan sebuah benda atau materi itu sukla, itu artinya benda atau materi itu bersih, baru dipetik dari pohonnya, baru dipanen, sudah dicuci bersih, belum disentuh atau dikonsumsi oleh siapapun.

Ia berhenti sampai di sana. Lalu apa yang terjadi bila kita menghaturkan benda atau materi yang tidak sukla? Untuk upacara keagamaan  di Bali, benda atau materi sukla itu wajib, saya tidak akan memperdebatkan itu. Tapi bila kita mengkonsumsi makanan yang tidak sukla apa yang akan terjadi? Apakah kita berdosa? Saya sendiri tidak pernah mempermasalahkan apakah makanan yang saya konsumsi atau materi yang saya kenakan sukla atau tidak. Selama ia bersih dan higienis, saya akan konsumsi. Sesederhana itu.

Selama 12 tahun saya belajar agama Hindu di sekolah dasar hingga menengah atas, tidak pernah guru agama Hindu saya mengajarkan mengkonsumsi makanan tidak sukla itu dosa. Kalaupun untuk teman-teman yang memiliki kepercayaan berbeda karena kasta yang disandang, saya kembalikan kepada kepercayaan teman-teman semua.

Pemberian label sukla kepada warung-warung di sekitar jalan menuju Pura Besakih adalah murni karena mereka pengusaha Hindu Bali, bukan karena makanan mereka telah lolos seleksi atau uji mutu tertentu. Hal ini karena sertifikat Sukla itu tidak ada standarnya, dan pula tidak ada lembaga di Bali yang berkompetensi dalam memberikan sertifikat Sukla kepada pengusaha makanan di Bali. Ya karena untuk apa? bukankah bersih dan higienis itu wajib hukumnya dalam menyajikan makanan?.

Saya akan lebih respek bila pengusaha Hindu Bali mendapatkan sertifikat SNI ataupun sertifikat lainnya karena produk mereka telah lolos stadarisasi mutu sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya produk mereka aman untuk dikonsumi atau aman untuk dikenakan oleh siapa saja karena bahan yang dipakai serta proses produksi yang dilalui sudah mendapatkan jaminan mutu sesuai standar pemerintah.

  1. Label Sukla dan Non Sukla tidak membuat pengusaha Hindu Bali menjadi kompetitif.

Bila kembali menarik ke akar permasalahan mengapa label sukla dan non sukla itu muncul, alasan yang muncul di permukaan adalah melindungi pengusaha Hindu Bali dari persaingan dengan pengusaha non Bali. Sebenarnya alasan ini terlalu lemah sebagai alasan paling mendasar. Mengapa? Karena perlindungan yang digadang-gadangkan justru tidak bertaring sama sekali. Label sukla dan non sukla tidak menjawab permasalahan mendasar mengapa Pengusaha Hindu Bali harus dilindungi. Beberapa permasalahan mendasar yang sering dihadapi oleh pengusaha adalah sebagai berikut :

  • Modal yang terbatas sehingga pengusaha memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha
  • Minimnya inovasi yang menyebabkan produk mereka menjadi monoton dan lambat laun kurang diminati konsumen (mencapai titik jenuh)
  • Akses terhadap pasar yang rendah sehingga produk mereka kurang dikenal oleh pasar.
  • Marketing yang kurang baik menyebabkan branding produk mereka menjadi lemah
  • Pelayanan terhadap kepuasan konsumen yang rendah.

Dari permasalahan-permasalahan di atas, manakah yang mampu diselesaikan dengan memberikan label Sukla pada produk pengusaha Hindu Bali?. Apakah dengan label sukla kemudian pengusaha mudah mendapatkan modal? Apakah kemudian bank-bank akan mudah memberikan pinjaman kepada mereka? Tidak semudah itu tentu saja. Apakah kemudian inovasi, akses pasar, dan pelayanan mereka menjadi lebih baik? Apakah label sukla sudah menjadi promosi yang menguntungkan bagi pengusaha Bali? Mungkin iya bagi sebagian kalangan masyarakat Bali, namun bila terhadap konsumen global? Tentu saja tidak.

Akan lebih baik bila inisiator Label Sukla dan Non Sukla itu dengan kekuatan politik dan kemakmurannya mengajak lembaga-lembaga keuangan baik itu Bank, koperasi atau LPD untuk memberikan insentif berupa kemudahan pemberian modal bagi pengusaha di Bali khususnya pengusaha-pengusaha yang mengedepankan pelestarian budaya Bali. Terdengar normatif memang, namun kami percaya usulan tadi akan lebih banyak membantu pengusaha Hindu Bali dibandingkan dengan label Sukla dan Non Sukla.

Atau setidaknya merumuskan standarisasi makanan bagi pengusaha Hindu Bali. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Thailand yang merumuskan standar bagi masakan mereka. Tom Yam Thailand contohnya telah distandarisasi dengan komposisi tertentu, sehingga Tom Yam di Thailand maupun di luar negeri akan memiliki cita rasa dan standar mutu yang sama. Bukankah lebih berfaedah bila Babi Guling Bali distandarisasi sehingga konsumen memiliki jaminan dalam menkonsumsi Babi Guling Bali karena standarisasi yang sama. Kalaupun Babi Guling masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki cita rasa yang berbeda, setidaknya bahan yang mereka gunakan telah distandarisasi oleh pemerintah sehingga cita rasa dan tingkat higienisnya terjamin.

Kita semua tentunya berharap bahwa pengusaha-pengusaha Hindu Bali mampu bersaing bahkan menjadi tuan rumah di kampung halamannya sendiri. Namun upaya yang dilakukan harusnya berkelanjutan, tidak sampai disini saja dan bisa eksis dalam waktu yang lama. Sejarah ekonomi dunia sudah membuktikan, mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan jaman akan mati dengan sendirinya. Memberikan label Sukla tidak akan membuat Pengusaha Bali mampu beradaptasi dengan perubahan atau berkompetisi dengan produk lainnya dari pengusaha Non Bali.  Mereka lambat laun akan ditinggalkan konsumen dan kehilangan pasar bila permasalahan dasar mereka tidak dibenahi. Apa itu? Kemampuan untuk berkompetisi.

———–

Masih ingat beberapa tahun lalu ketika maraknya pedagang makanan dengan label Krama Bali? Bakso Krama Bali? Sate Krama Bali? Masih serame dulu gak sih pedagang-pedagang makanan dengan embel-embel Krama Bali sekarang? Eh, atau masih ada gak sih?

Advertisements

Komentar